Twibbonize Frame Untuk Kesejahteraan Desa Indonesia

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dalam segala perencanaan dan pembangunan negara harus mengingat pada komitmennya terhadap agenda 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) hingga tahun 2030 mendatang.

Adapun ketujuh belas tujuan itu adalah mengakhiri kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menjamin kehidupan yang sehat, menjamin kualitas pendidikan, mencapai kesetaraan gender, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketersediaan energi yang terjangkau, pertumbuhan ekonomi yang merata, infrastruktur yang tangguh, pengurangan kesenjangan, permukiman inklusif, produksi dan konsumsi berkelanjutan, tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim, sumber daya kelautan, ekosistem daratan, menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, serta menguatkan kemitraan.

Agar pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, SDG dilokalkan menjadi SDG Desa sebagai acuan utama pembangunan jangka menengah desa-desa di Indonesia untuk membuat arah yang jelas dan terinci dalam tujuan-tujuan yang holistik pembangunan di desa.

Hal ini berjalan seiring dengan berakhirnya era orde baru dan dimulainya era reformasi pada tahun 1998 yang mengarahkan Indonesia pada jalan demokratisasi untuk wilayah pedesaan. Partisipasi warga desa dibuka melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengubah BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa dan memberikan porsi yang lebih tinggi kepada tokoh dan tetua desa. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Januari 2014, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan.

Tepat pada 15 Januari 2022 ini, satu windu Undang-Undang tersebut berjalan membuka ruang baru tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh Twibbonize News melalui portal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bahwa penyaluran dana ke desa telah meningkat sebesar 99,95 persen pada tahun 2020 dengan nilai mencapai Rp 323,32 triliun dan direncanakan mencapai Rp 72 triliun tersalur ke 74.961 desa pada tahun 2021.

Apapun bentuk keberhasilan dalam pembangunan desa tentu tidak dapat dipisahkan dengan UU Desa yang telah ditetapkan. Tidak hanya dari pemerintah, namun masyarakat juga memainkan peran yang penting untuk kemajuan desa-desa di Indonesia. Di tahun sebelumya, Selamatan Desa pertama kalinya digelar untuk merayakan 7 tahun UU Desa. Di tahun ini, bersama Twibbonize, berbagai frame yang memeriahkan satu windu berjalannya UU Desa juga mencerminkan upaya dan semangat bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan desa di seluruh Indonesia. Berikut ini kumpulan Twibbonize frame untuk memperingati 8 tahun UU Desa:

Sewindu Undang-Undang Desa

oleh Biro Humas Kemendes PDTT

Link: https://twb.nz/sewinduuudesakemendesa

Sewindu Undang Undang Desa

oleh Pendamping Desa

Link: https://twb.nz/sewinduuudesa

Sewindu UU Desa

oleh Masjoko Jost

Link: https://twb.nz/sewinduuudesa1

Sewindu Undang-Undang Desa

oleh Biro Humas Kemendes PDTT

Link: https://twb.nz/sewinduuudesakemendes

Sewindu Undang undang Desa

oleh SantriONE.com

Link: https://twb.nz/sewindu…

Sewindu Undang undang Desa

oleh SantriONE.com

Link: https://twb.nz/sewindu…

Sewindu UU Desa

oleh Sahabat Alam

Link: https://twb.nz/10tahunuudesa

Sewindu Undang undang Desa

oleh SantriONE.com

Link: https://twb.nz/sewindu…

Sewindu UU Desa

oleh Masjoko Jost

Link: https://twb.nz/sewindu8uudesa

Sewindu UU Desa

oleh Tenaga Pendamping Profesional

Link: https://twb.nz/sewindu-uu-des

Sewindu Undang undang Desa

oleh SantriONE.com

Link: https://twb.nz/undangundang…

Sewindu Undang undang Desa

oleh SantriONE.com

Link: https://twb.nz/sewinduuudesabentukmodern

Sewindu Undang undang Desa

oleh SantriONE.com

Link: https://twb.nz/sewinduuudesatwibbonsimpel

Sewindu UU Desa

oleh Rendy HKH

Link: https://twb.nz/sewinduuudesanu

Sewindu UU Desa Kec.Merlung

oleh DN

Link: https://twb.nz/dnchannel

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, manfaat dana desa yang dikeluarkan Pemerintah harus dirasakan oleh warga desa terutama yang berada di kalangan bawah. Untuk itu, pembangunan desa semestinya dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari warga desa, dikelola oleh warga desa, dan hasilnya bagi warga desa. Melalui Twibbonize frame diatas juga diharapkan semangat untuk menjalankan pembangunan dan pengembangan desa di Indonesia demi mencapai perekonomian Indonesia yang merata dan seluruh masyarakat mendapatkan kesejahteraan.