Polemik Permendikbud yang Tidak Perlu

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau 16 Days of Activism against Gender-Based Violence dimulai hari ini secara global atas deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 25 November 2021. Kampanye ini sudah disuarakan sejak tahun 1993, namun hingga saat ini masih banyak kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang diluncurkan pada bulan Maret 2021, tercatat sebesar 299.911 kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang terjadi sepanjang tahun 2020 kemarin. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan sudah menujukan bahwa situasi telah berada di titik darurat.

Kekosongan hukum yang menangani kasus kekerasan seksual akhirnya mulai diisi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencehagan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Meski begitu, kontroversi dan perdebatan atas penetapan peraturan ini masih muncul dari berbagai kalangan. Pada artikel sebelumnya yang berjudul “Fokus Pada Pencegahan dan Penindakan, Permendikbud PPKS Dianggap Melegalkan Zina, Kamu Tim Dukung atau Cabut?” Twibbonize diramaikan dengan frame yang mendukung penetapan peraturan ini dan frame yang menuntut agar peraturan ini direvisi atau dicabut karena berbagai alasan.

Salah satu frame yang mendapatkan paling banyak dukungan dan perhatian dari masyarakat Indonesia adalah frame dengan judul kampanye “Dukungan Permendikbud PPKS” oleh Jihan Faatihah sebagai perwakilan dari Jaringan Muda Setara yang merupakan bagian dari Organisasi Perempuan Mahardika

Dukungan Permendikbud PPKS – oleh Jihan Faatihah

Link: https://twb.nz/jarmudpermenppks

Jihan dan teman-teman di Perempuan Mahardika sudah mengawal kasus kekerasan seksual di Indonesia sejak beberapa tahun belakang sebelum disahkannya Permendikbud ini. Hal ini dipicu oleh munculnya kasus-kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan, seperti kasus Agni di Yogyakarta, Ruri di Jember, Lara di Bali, Rose di Depok, dan kasus-kasus lainnya yang tidak mendapatkan penanganan dan justru diterlantarkan. Perempuan Mahardika bersama beberapa jaringan masyarakat sipil lain pun akhirnya berhasil melaksanakan audiensi dan diskusi bersama Kemendikbud Republik Indonesia hingga akhirnya Permendikbud ini disahkan.

Twibbonize frame ini kemudian dibuat Jihan sebagai bentuk perlawanan terhadap kuatnya argumen dari pihak oposisi yang menuntut pencabutan maupun revisi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Adapun poin-poin yang terkandung dalam Permendikbud ini dan menjadi perdebatan berbagai kalangan, beberapa diantaranya adalah;

Pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.” Frasa “ketimpangan relasi kuasa” tersebut dianggap mengandung pandangan yang menyederhanakan masalah pada satu faktor.

Pada Pasal 5, salah satu definisi kekerasan seksual yang diatur adalah menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual pada definisi ini dinilai tidak lagi berdasarkan nilai agama dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan persetujuan dari para pihak, dan selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut dianggap menjadi benar dan dibenarkan meski dilakukan di luar pernikahan yang sah. Penjelasan kekerasan seksual mencakup hal-hal yang dilakukan ‘tanpa persetujuan’ dalam peraturan ini dianggap menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan.

Untuk mempertahankan Permendikbud ini dari pihak oposisi, Twibbonize News kemudian meminta tanggapan Jihan atas kontroversi yang terjadi pada Permendikbud ini. Menurut Jihan, istilah “persetujuan” yang terkandung dalam Permendikbud dan menjadi perdebatan ini penting adanya untuk mengatur sebuah tindakan kekerasan seksual sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya peraturan ini.

Bagi Jihan, seharusnya tidak ada lagi perdebatan dari pihak manapun terhadap Permendikbud ini dan orang tua seharusnya memahami dengan baik bahwa peraturan ini dibuat untuk melindungi anak-anaknya. “kita seharusnya sudah tidak lagi memperdebatkan istilah konsen itu sebagai penanda suatu tindakan masuk dalam kategori kekerasan seksual” ujar Jihan.

Jihan juga mengatakan bahwa “kita tau bahwa itu makin merentankan dan justru ada potensi-potensi yang besar untuk mengkriminalkan korban nantinya, karena tanpa konsen ini, korban yang relasi kuasanya masih belum proporsional akan menjadi rentan dengan narasi-narasi yang bilang kan suka sama suka, mau sama mau”.

Selain itu Jihan juga menambahkan bahwa “penggunaan kata gender di dalam Permen itu salah satunya melindungi kelompok gender lain yang rentan juga terhadap kekerasan seksual, bahwa kekerasan seksual tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga laki-laki, dan teman-teman LGBT”.

Meski ini merupakan kali pertama Jihan menggunakan Twibbonize untuk menyuarakan dukungannya terhadap Permendikbud ini, namun dukungan yang diperoleh frame ini sudah hampir 18 ribu dan tersebar di berbagai jejaring sosial media dan berhasil menjadi sebuah gerakan yang besar. Jihan pun merasa puas atas dukungan dan atensi yang diperolehnya melalui Twibbonize karena telah mencapai targetnya, dan bahkan berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa public figure yang berpengaruh di Indonesia.

Jihan membuat frame ini dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Twibbonize dengan judul dan deskripsi frame yang lugas. Tidak lupa, Jihan juga menyiapkan caption foto lengkap dengan tagar yang dapat digunakan pendukungnya untuk menyebarkan foto mereka dalam frame tersebut di sosial media.

Selain menyuarakan isu ini melalui Twibbonize, Jihan bersama Perempuan Mahardika juga melakukan gerakan ini baik secara online maupun offline, seperti menyebarkan poster dan mengadakan diskusi terkait implementasi Permendikbud ini.

Pandangan Jihan “ditengah sistem sosial masyarakat yang partriarki ini, dimana perempuan direntankan, disubordinatkan, dan masih ditempatkan sebagai objek perdebatan, itu memang tidak bisa dihindari. Yang penting adalah bagaimana kita terus harus menyuarakan upaya penghapusan kekerasan seksual dan menuntut keberpihakan negara dan warga negara dalam langkah tersebut”.