Pelanggaran UU Pers Oleh Polisi di Banggai, Sulawesi Tengah

Pelanggaran terhadap hak-hak jurnalis kembali terjadi. Kali ini seorang Jurnalis Televisi yang juga pengurus daerah IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi) Sulawesi Tengah, Andi Baso Hery mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari anggota kepolisian di Banggai, Sulawesi Tengah saat hendak melakukan liputan di Mapolres Banggai. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari advokasi.aji.or.id, seorang polisi meminta jurnalis tersebut menghapus seluruh dokumentasi gambar dan video yang diambil di dalam aula Mapolres menggunakan handphonenya, dan kemudian merampas handphone milik jurnalis tersebut karena tidak yakin bahwa sudah dokumentasinya sudah dihapus. Ketegangan antara jurnalis dengan polisi tersebut akhirnya dilerai oleh salah satu anggota polisi lainnya.

Melalui advokasi.aji.or.id dan ijii.or.id, baik Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) pusat dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah menyayangkan tindakan intimidasi, perampasan alat kerja, dan penghapusan dokumentasi video liputan korban tersebut karena dinilai tidak menghargai kerja kerja jurnalis yang dilindungi UU Pers. Bagi IJTI pusat, insiden ini menciderai semangat kemerdekaan pers dan merendahkan profesi jurnalis dalam menjalankan tugasnya yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Menurut IJTI, kejadian ini melanggar Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan, siapapun yang menghambat atau menghalangi tugas jurnalistik yang meliputi mencari bahan berita, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah hingga menyampaikan kepada publik, dapat dipidana penjara 2 tahun atau denda Rp.500.000.000,-. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia pun meminta Kapolda Sulteng untuk memberi sanksi tegas terhadap anggota polisi yang melakukan hal ini. Insiden ini juga disuarakan melalui Twibbonize untuk mendapatkan dukungan.

Usut kekerasan terhadap jurnalis di Banggai – oleh Ijtisulteng

Link: https://twb.nz/usutkekerasanterhadapjurnalis

“Andi Baso Hery, jurnalis tvone di Banggai diintimidasi dan dipaksa menghapus gambar liputannya oleh oknum polisi. Tindakan yang jelas melanggar UU Pers” deskripsi frame yang dibuat oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (ITJI) Sulawesi Tengah ini. Sampai saat penulisan ini, sudah lebih dari 4 ratus dukungan diberikan kepada IJTI Sulteng.

Selain menyayangkan insiden ini dan meminta penegakan sanksi yang tegas, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia juga meminta kapada Kapolda Sulteng untuk membangun iklim yang terbuka, transparan serta mampu membangun hubungan yang baik secara profesional dengan para jurnalis demi kemajuan rakyat dan bangsa. Tidak hanya untuk pihak kepolisian, ITJI juga mengingatkan para jurnalis televisi untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan taat kepada Kode etik Jurnalsitik.