Beberapa waktu lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Surat Keputusan nomor 287/MENLHK/PLA.2/4/2022 tentang kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada Sebagian Hutan Negara yang Berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

Diketahui bahwa 2,4 juta hektare kawasan hutan negara di pulau Jawa dikelola Perum Perhutani sebagai BUMN yang fokus pada pelayanan publik dengan sekitar 18.000 karyawan, dimana 3 juta hektare kawasan hutan disana berfungsi untuk menyokong hidup 56 persen penduduk Indonesia yang tinggal di 11 hektare tanah di pulau Jawa. Hutan juga merupakan rumah berlindung bagi keanekaragaman hayati, bagi kegiatan budaya dan spiritual masyarakat setempat, serta sebagai sumber penghidupan yang lainnya.

Sebelumnya, Perum Perhutani mengelola kelestarian hutan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat setempat untuk menjadi mitranya yang sejajar. Maka dari itu, dengan berlakunya KHDPK ada pihak yang khawatir bahwa pemerintah dapat memperluas pengelolaan khusus hutan dan akses publik terhadap hutan menjadi terbatas, karena dengan begitu area kerja para mitra Perum Perhutani menjadi tidak ada kepastian dan kelangsungan bekerja dan mereka yang menggantungkan hidupnya pada hutan setempat menjadi terancam.

Berdasarkan kondisi yang ada, banyak pihak yang mengkhawatirkan dan tidak menyetujui pemberlakuan KHDPK tersebut. Akibatnya, muncul gerakan yang menuntut Pemerintah untuk membatalkan KHDPK tersebut.

Berbagai bingkai yang dibuat dan disebarkan sebagai gerakan untuk menolak KHDPK pun mendapatkan ribuan dukungan melalui Twibbonize, berikut beberapa diantaranya:

Tolak KHDPK!

oleh Ahmad Arif

Link: twb.nz/tolakkhdpk

Tolak KHDPK

oleh Herry S Yanto

Link: twb.nz/antikhdpk

Tolak sk.287 singkirkan KHDPK – By St serimba

oleh Twibbon

Link: twb.nz/tolaksk287singkirkankhdpk

TOLAK KHDPK

oleh E Gadget

Link: twb.nz/tolakkhdpkserimbappht1

Tolak KHDPK

oleh Banyumas Timur

Link: twb.nz/batalkankhdpk

TOLAK KHDPK

oleh GIYATNO

Link: twb.nz/selamatkanhutanku

Tolak KHDPK

oleh J Kurniawan

Link: twb.nz/perhutanitolakkhdpk

TOLAK SK KLHK 287 TENTANG KHDPK

oleh Agusta Oi

Link: twb.nz/tolaksk287klhk

LMDH ANTI KHDPK

oleh Herry S Yanto

Link: twb.nz/lmdhantikhdpk

LMDH TOLAK KHDPK !

oleh ARIEF BEJAN’S

Link: twb.nz/lmdhnokhdpk

Di dalam setiap perubahan tentu hal biasa jika timbul sikap pro dan kontra dari tanggapan berbagai pihak. Mengutip ForestDigest.com melalui artikel yang ditulis oleh Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, Institut Pertanian Bogor, Hariadi Kartodihardjo, dalam masa transisi, pemerintah dan Perhutani perlu mendalami lebih jauh perbaikan tata kelolanya.